Dijawab tanggal 2023-11-07 09:38:12+07

Terimaksih atas pertanyaan anda.

PERTAMA

Pengajuan gugatan terhadap orang yang menguasai tanah ke Pengadilan. Dengan menimbang kasus yang ada, maka dapat diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan ke PTUN apabila ada sertifikat yang timbul terhadap objek tanah yang sama. Gugatan sengketa kepemilikan tanah, dll terhadap orang yang menguasai tanah tersebut.

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3028K/Pdt/2012 menyatakan bangunan yang didirikan tanpa hak atas tanah milik orang lain yaitu bangunan tersebut harus dirobohkan atau tanah tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

KEDUA

Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dapat mengajukan permohonan kepada penguasa daerah untuk pengosongan tanah hak milik tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menyatakan pada intinya yaitu “Penguasa daerah seperti Bupati, Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan dapat mengambil tindakan-tindakan untuk penyelesaian sengketa pemakaian tanah antara pemakai tanah dan orang yang mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Tindakan yang dimaksud dapat mengeluarkan berupa surat perintah pengosongan apabila orang yang tidak berhak tersebut masih menguasai objek tanah milik orang lain.

Yang perlu dipahami adalah pengajuan gugatan ke Pengadilan perlu ditempuh jika ada sengketa hak kepemilikan terhadap tanah sengketa. Jika mengenai hak kepemilikan tidak ada permasalahan lagi namun orang yang menguasai tidak mau mengosongkan atau merobohkan bangunannya maka dapat ditempuh pengajuan ke penguasa daerah (Bupati atau Walikota) untuk pengosongan atau merobohkan bangunan pada objek tanah.

Demikian jawaban kami apabila masih ada yang akan saudara tanyakan dapat mengajukan secara offline ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.