Dijawab tanggal 2023-06-21 10:11:17+07

Halo Ardianysah,

Terimakasih atas kepercayaan Saudara kepala Hallo JPN, adapun jawaban kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Batas luas tanah hak milik untuk perorangan atau badan hukum di Indonesia pada dasarnya tergantung kepada kegunaan atau pemanfaatan dari tanah/lahan terkait, di antaranya sebagai berikut:

1. Tanah Pertanian Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan             Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Permen         ATR/BPN 18/2016), batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah              sebagai berikut: a. tidak padat, paling luas 20 hektar; b. kurang padat, paling luas 12 hektar; c. cukup padat,        paling luas 9 hektar; atau d. sangat padat, paling luas 6 hektar. sedangkan pembatasan kepemilikan tanah          pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya. 

2. Tanah untuk Rumah Tinggal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6     Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal (Kepmen Agraria/BPN 6/1998),         membatasi agar perolehan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal oleh perseorangan tidak lebih dari 5             bidang tanah yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 meter persegi. Tetapi dalam keputusan             menteri tersebut tidak dijelaskan pembatasan kepemilikan tanah untuk rumah tinggal oleh badan hukum.        

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya batasan luas kepemilikan tanah hak milik di Indonesia tergantung kepada kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Barito Utara secara gratis.