Dijawab tanggal 2023-07-03 11:23:15+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan)

Sedangkan yang disebut dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan)

Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Jika belum dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya, maka pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat (Pasal 17 ayat (2) jo. ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

 Dalam melakukan usaha perkebunan setiap orang secara tidak sah dilarang (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan) :

a.    mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

b.    mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;

c.    melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau

d.    memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan

 Jika tetap mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau secara gratis.