Dijawab tanggal 2023-09-13 16:49:46+07

Terima kasih atas kepercayaannya bapak kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sabu Raijua untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi bapak.

Sebelum menuju ke pertanyaan bapak/ibu, sebaiknya kita mengetahui apa itu bukti-bukti tanah. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) juga mengatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (sertipikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Akta Jual Beli (“AJB”) yang Bapak/ibu miliki sebagai dasar atas kepemilikan tanah masih belum sempurna sebagai dasar kepemilikan tanah dikarenakan belum dilakukannya balik nama pada sertipikat tanah.

Akta Peralihan Hak atas Tanah yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pertama-tama, tentang peralihan hak atas tanah (khususnya melalui jual beli) disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 yang berbunyi:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta jual beli tersebut harus memenuhi pada syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Indang Hukum Perdata.

Kalau hanya memiliki AJB saja belum sepenuhnya menguatkan status kepemilikan tanah milik Bapak/ibu sebagai pemilik sebuah tanah. Oleh sebab itu, setelah memiliki AJB, pemilik tanah harus membalikkan nama pada sertipikat pemilik awalnya.

Patut dipahami bahwa AJB yang sudah terbit antara penjual dengan pembeli, yaitu Bapak/ibu(pembeli) dengan pemilik tanah sebelumnya (penjual) adalah sah dan mengikat, sehingga kami berkesimpulan proses balik nama sertipikat yang dilakukan oleh anak dari pemilik sebelumnya (penjual) cacat hukum atau talah terjadinya Perbuatan Malawan Hukum.

Bahwa Hal ini sebab diduga terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan proses balik nama sertifikat tersebut.

Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Sertipikat hak atas tanah diterbitkan oleh BPN dan BPN adalah badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga jika ada sengketa terhadap sertipikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai yang memiliki kompetensi/ kewenangan absolut.

Namun sebelum masuk ke pengadilan, ada upaya yang bisa ditempuh untuk pembatalan penetapan hak atas tanah, jika seseorang merasa dalam penerbitan sertipikat tanah ada cacat hukum administratif sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dalam Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 119 Permen Agrarian/BPN 9/1999, dikatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka siapa saja yang merasa dirugikan dengan adanya penerbitan sertipikat hak atas tanah, dan dia menganggap penerbitan tersebut cacat hukum administratif, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan hak atas tanah.

Di Dalam Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999, disebutkan bahwa cacat hukum administratif mencakup:

1. kesalahan prosedur;
2. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
3. kesalahan subjek hak;
4. kesalahan objek hak;
5. kesalahan jenis hak;
6. kesalahan perhitungan luas;
7. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
8. data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
9. kesalahan lainnya yang bersifat administratif,

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami sarankan kepada Bapak/ibu segera melakukan balik nama sertipikat tanah tersebut dengan dasar akta jual beli yang ditandatangani oleh para pihak, tentunya setelah pembatalan terhadap sertipikat atas nama anak penjual telah dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana tersebut di atas di BPN setempat.

Demikian Kami sampaikan, apabila Bapak masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Bapak dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Layanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua secara gratis.