Dijawab tanggal 2023-05-05 09:45:12+07

selamat pagi juga untuk saudara ridwan, terimakasih sudah bertanya melalui aplikasi Halo JPN, saya selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues akan menjawab pertanyaan dari saudara bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri, jika dilanggar perusahaan industri akan dikenai sanksi administratif. menurut Pasal 44 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian menyatakan perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Kewajiban berlokasi di kawasan industri dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri, telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis atau terdapat kawasan ekonomi khusus yang memiliki zona industri. Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di kawasan industri juga berlaku bagi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas atau industri yang menggunakan bahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Kemudian pada Pasal 107 ayat (2) dan (3) UU Perindustrian menegaskan perusahaan industri yang tidak berlokasi di kawasan industri akan mendapatkan sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis.
2. denda administratif.
3. penutupan sementara.
4. pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri.
5. pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri.

Di sisi lain terkait peran serta masyarakat juga diatur bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri yang diwujudkan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, usul dan penyampaian informasi atau laporan, Masyarakat pun berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri, kemudian menjawab pertanyaan saudara kami menyarankan agar saudara dan warga lainnya melaporkan kondisi ini kepada Dinas Perindustrian di wilayah kabupaten tempat saudara tinggal, nantinya Dinas Perindustrian akan melakukan pengecekan dan apabila ditemukan pelanggaran maka perusahaan industri akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diterangkan sebelumnya. Langkah hukum lainnya yang dapat Anda tempuh adalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan.
2. Melawan hukum yaitu suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila memenuhi kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
3. Kesalahan yaitu pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dapat diartikan secara luas mencakup kealpaan atau kelalaian dan kesengajaan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan saja.
4. Kerugian yaitu dapat berupa kerugian materiil (kekayaan) maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat diperolehnya, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kerugian terhadap rasa takut, sakit atau kehilangan kesenangan hidup.
5. Sebab Akibat yaitu hubungan sebab akibat atau kausalitas diperlukan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara PMH dengan kerugian yang ditimbulkan.

demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bisa menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan saudara saat ini.