Dijawab tanggal 2023-12-04 15:29:48+07

Terima kasih atas kepercayaannya kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi Saudara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan sertifikat pengganti memang dimungkinkan atas permohonan pemegang hak sebagai pengganti sertifikat yang rusak/hilang.

Proses penggantian sertifikat pengganti karena sertifikat hilang dasar hukumnya adalah Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 jo. Pasal 138 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997

Prosesnya;

1. Mengajukan permohonan penggantian sertifikat;
2. Membuat pernyataan di bawah sump dihadapan Kepala Kantor Pertahanahan yang Wilayah kerjanya meliputi letak tanah, mengenai hilangnya sertifikat tanah yang bersangkutan.
3. Melakukan pengumuman melalui surat kabar harman setempat atas biaya yang ditanggung pemohon sendiri sebanyak 1 (satu) kali karena pertimbangan baya, Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan pengumuman dilakukan di papan pengumuman yang cukup ájelas untuk diobaca oleh orang yang berada di luar bidang dari tainha tersebut.
4. Apabila jangka waktu 30n (tiga puluh) Hari setelah pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan atau jika ada yang mengajukan keberatan atau jika ada keberatan tapi menurut Kepala Kantor Pertanahan tidak beralasan, maka terbitlah sertifikat baru. 

Dalam peraktiknya, secara yuridis formal dallas proses untuk penerbitan sertifikat hilang tersebut didahului dengan pelaporan kehilangan ke kantor polisi di mana sertifikat tersebut hilang. Surat Laporan kehilangan tersebut dilampirkan pada surat permohonan penggantian sertifikat karena kehilangan. 

Kemudian menjawab pertanyaan mengenai kekuatan hukum sertifikat pengganti jika sertifikat yang asli hilang menurut JPN sertifikat pengganti tetap berlaku sebagai pembuktian yang kuat.

Demikian kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur secara gratis.