Dijawab tanggal 2023-07-18 11:55:42+07

terima kasih telah mengunjungi website Halo JPN Kejaksaan Negeri Sinjai

kami akan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang anda hadapi secara professional

sebelum menjawab pertanyaan anda perlu kami jelaskan terleih dahulu bahwa Jawaban yang diberikan pada situs ini bukan merupakan sebuah Legal Opinion dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

terkait uraian pertanyaan anda perlu kami jelaskan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 yang menjelaskan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan

sebagaimana uraian permasalahan yang anda sampaikan terkait sertipikat ganda atas obyek tanah yang sama, perlu diketahui bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. selanjutnya dalam Putusan MA 976 K/Pdt/2015 menyatakan bahwa “...bahwa dalam menilai keabsahan salahsatu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwasertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum...”

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan MA tersebut, maka secara hukum sertifikat yang terbit terlebh dahulu adalah yang sah dan berkekuatan hukum.

adapun langkah yang dapat rekan anda tempuh yaitu dapat melakukan Penyelesaian Sengketa Melalui Kantor Pertanahan, Mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan/atau Membuat Laporan ke Kepolisian Apabila Ada Dugaan Pemalsuan Sertifikat.