Dijawab tanggal 2023-06-19 11:04:49+07

Bahwa pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis berdasarkan Pasal 35 Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 (Permen ATR/BPN 21/2020), disebabkan karena hal-hal berikut ini:

1. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah; 
2. Kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran; 
3. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti; 
4. Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat hak tanggungan; 
5. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; 
6. Kesalahan subjek hak; 
7. Kesalahan objek hak; 
8. Kesalahan jenis hak; 
9. Tumpang tindih hak atas tanah; 
10. Tumpang tindih dengan kawasan hutan; 
11. Kesalahan penetapan konsolidasi tanah; 
12. Kesalahan penegasan tanah objek landreform; 
13. Kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak; 
14. Kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan pembatalan; 
15. Terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya; 
16. Terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan; 
17. Terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

Bahwa untuk melakukan pembatalan produk hukum berupa SHM karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan atau surat pengaduan;
2. Fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya jika dikuasakan;
3. Asli surat kuasa jika dikuasakan; 
4. Fotokopi bukti-bukti pemilikan/penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir; 
5. Dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan; 
6. Dokumen hasil Penanganan; dan 
7. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang dilegalisir yang menunjukkan atau membuktikan adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis. 

Bahwa setelah dipenuhi semua persyaratan di atas, setelah itu dapat mengajukan upaya pembatalannya ke Kantor BPN setempat.