Dijawab tanggal 2025-03-10 10:54:54+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut:

Diketahui bahwa telah ada kesepakatan mengenai jual beli tanah sawah berikut dengan harganya antara ayah Anda dan salah seorang keluarga, namun demikian kesepakatan jual beli tersebut dilakukan secara lisan. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara lisan tetap merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sebagaimana aturan Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis, namun memiliki kelemahan pembuktian karena perjanjian lisan tidak dituangkan dalam suatu akta tertulis yang dapat membuktikan adanya suatu perjanjian jika terdapat salah satu pihak yang menyangkal adanya perjanjian tersebut di kemudian hari. Sehingga, jika salah satu pihak menyangkal adanya perjanjian tersebut, maka pihak yang mendalilkan adanya perjanjian tersebut harus membuktikan peristiwa perjanjian tersebut, sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi:

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Oleh karena kami tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pertanyaan Anda, maka kami akan menjawab dengan 2 asumsi berikut ini: Pertama, apabila perjanjian antara ayah Anda dan salah seorang keluarga itu memang benar ada dan disaksikan dan bahkan diakui oleh Anda sendiri maupun anggota keluarga lainnya, maka perjanjian jual beli tersebut dapat dilanjutkan oleh Anda sebagai ahli waris beserta ahli waris lainnya, sebagaimana Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Meninggal Dunia bahwa meninggalnya salah satu pihak tidak menghilangkan atau membatalkan suatu hubungan hukum, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris. Meski demikian, karena hal ini menyangkut tentang jual beli tanah sawah, maka agar jual beli tersebut jelas dan terang harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) agar peralihannya dapat didaftarkan di kantor pertanahan. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) yang berbunyi : 

 Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, apabila perjanjian jual beli tersebut disangkal oleh salah satu pihak dan menyatakan kesepakatan tersebut tidak pernah ada dan/atau diragukan kebenarannya, maka dalam hal ini pihak yang merasa perjanjian tersebut benar-benar ada, maka ia harus membuktikan mengenai adanya peristiwa jual beli tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Di Air Bangis secara gratis.