Dijawab tanggal 2025-04-14 14:32:33+07

Selamat siang ibu/bapak! terima kasih telah mempercayakan layanan Halo JPN untuk mengkeluhkan permasaalahan hukum yang sedang bapak/ibu hadapi. Kami selaku JPN akan senang hati membantu bapak/ibu dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum tsb.
 

Dalam hal ini saya akan memberikan poin-poin terhadap permasalahan hukum penagihan hutang tersebut agar lebih mudah dibaca yaa bapak/ibu.

1. Perjanjian utang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas dan terperinci. Namun, peraturan mengenai utang piutang tersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus  mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.
2. Kesepakatan antara peminjam   dan  pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang melahirkan hubungan      keperdataan yang  menjadi  undang- undang bagi para pihak. Hal ini     sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua     perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehubungan dengan itu, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam   perjanjian utang piutang tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kemudian, apabila tidak ada kesepakatan rinci dalam bentuk tertulis, KUH Perdata merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi para pihak; 
3. Berpedoman pada KUH Perdata, setiap penafsiran, tindakan, maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus  merujuk   pada perjanjian  utang piutang 2 dan KUH Perdata. Tidak terkecuali dalam menentukan suatu pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi. 
4. Ahli hukum perdata pada umumnya mengkategorikan wanprestasi ke dalam empat keadaan, yakni: Sama sekali tidak memenuhi, Tidak tunai memenuhi prestasi, Terlambat memenuhi prestasi, Keliru memenuhi prestasi.
5.  Peminjam atau pihak yang berutang dapat dikatakan berada dalam keadaan ingkar janji / wanprestasi apabila telah menerima teguran atau somasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang. 
6. Adapun hasil akhir dari tidak ditindaklanjuti teguran atau somasi terhadap keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang ke Pengadilan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan di persidangan berdasarkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa pihak yang berutang benar-benar lalai memenuhi prestasinya. 
7. Saat dinyatakan lalai, pengadilan akan mewajibkan pihak yang lalai untuk segera memenuhi  prestasinya. Kemudian,  pengadilan 3 juga dapat menyita sejumlah harta benda milik pihak yang berutang. 
8. Dalam konteks ini, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh kreditur atau pihak pemberi utang. Secara hukum, kreditur berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si pihak yang berutang. 
9. Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang mempunyai utang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
10. Mempedomani ketentuan Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 tersebut, maka secara hukum pihak Kepolisian dilarang untuk melakukan penagih hutang dan/atau menjadi pelindung orang yang mempunyai utang, dalam hal subjek hukum hendak menagih hutang seseorang dapat menggunakan jalur hukum dengan menggunakan jasa advokat.

Demikian jawab dari saya, semoga berguna bagi bapak/ibu. Terima Kasih!