Dijawab tanggal 2025-03-05 10:39:01+07

Selamat pagi ibu Dini, kami akan mencoba menjawab pertanyaan ibu dengan penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan mengatur perihal harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan ini terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Sebagai informasi, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Kemudian, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan istri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, penggunaan harta bersama haruslah dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 

Dari pertanyaan saudara, kami asumsikan bahwa telah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perihal pembagian harta gono gini

Secara umum, surat tanah milik mantan suami tidak dapat langsung dipecah atas nama calon pembeli. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum tanah tersebut dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada calon pembeli:

• Sebelum tanah dapat dialihkan kepada calon pembeli, sertifikat tanah harus terlebih dahulu dipecah atas nama pemilik terdaftar, yaitu mantan suami.
• Jika tanah tersebut merupakan harta gono-gini, maka pembagian hak kepemilikan antara mantan suami dan mantan istri harus diselesaikan terlebih dahulu, baik melalui kesepakatan bersama atau putusan pengadilan.
• Setelah pembagian hak kepemilikan jelas, proses pemecahan sertifikat dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Proses peralihan hak kepemilikan:

• Setelah sertifikat tanah dipecah dan hak kepemilikan jelas, barulah proses peralihan hak kepemilikan kepada calon pembeli dapat dilakukan.
• Proses ini biasanya melibatkan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
• Setelah AJB ditandatangani, calon pembeli dapat mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak kepemilikan di Kantor BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah atas nama mereka.

Dokumen yang harus dipersiapkan:

• Sertifikat tanah asli
• KTP
• Akta Cerai
• Surat Perjanjian Pembagian Harta Goni Gini
• Formulir Permohonan (BPN)