Dijawab tanggal 2024-10-19 19:49:56+07

Hal-hal yang berkaitan dengan perceraian PNS diatur dalam PP 10/1983 sebagaimana diubah dengan PP 45/1990.

Adapun syarat atau aturan perceraian PNS adalah sebagai berikut: 

1. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Baik PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin tertulis yang dibuat untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari perceraian.

Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Menurut Hukum Islam

Menyambung pertanyaan Anda, benar adanya bahwa di dalam Islam diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah. 

Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dulu) atau nusyuz (istri durhaka kepada suami) dan dalam keadaan tidak hamil. 

Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Menurut Hukum Negara

Kemudian, dalam hukum negara, kewajiban nafkah suami diatur dalam UU Perkawinan. Diterangkan bahwa dalam perkawinan yang putus karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perintah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan istrinya ada pada pengadilan.

Lebih khusus lagi, aturan soal kewajiban nafkah atau pembagian gaji PNS cerai tertuang dalam PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/1990.

Diterangkan bahwa apabila perceraian PNS terjadi atas kehendak pria, maka pria yang berstatus PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. 

Kemudian, pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya.  Namun, bila tidak ada anak, bagian gaji yang wajib diserahkan PNS pria tersebut kepada istrinya adalah setengah dari gajinya. 

Alasan Gugurnya Kewajiban Pembagian Gaji PNS yang Bercerai

Penting untuk diketahui bahwa kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami, yang mana ini sama dengan kasus Anda. Namun, apabila PNS digugat cerai oleh istri atau perceraian berasal dari kehendak istri, maka mantan istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. 

Dalam kondisi perceraian PNS atas permintaan suami, ada beberapa alasan yang dapat membatalkan atau menggugurkan pemberian nafkah atau pembagian gaji kepada bekas istrinya. Alasan yang dimaksud: 

• istri berzina;
• istri melakukan penganiayaan berat kepada suami;
• istri menjadi pemabuk;
• istri menjadi pemadat;
• istri menjadi penjudi;
• istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan.

Jangka Waktu Pemberian Nafkah untuk Mantan Istri PNS

Menjawab pertanyaan Anda, sampai kapan Anda menafkahi mantan istri setelah perceraian PNS terjadi, tertuang dalam Pasal 8 ayat (7) PP 45/1990 yang menerangkan bahwa apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dengan demikian, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji suami PNS kepada mantan istrinya akan hapus bila mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Artinya, istri yang menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai dengan mantan suaminya yang berstatus PNS tidak mendapat bagian dari gaji mantan suaminya lagi.

Jadi, memang dalam KHI diatur bahwa mantan suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah. Namun sebagai PNS, Anda juga wajib tunduk pada hukum negara di mana kewajiban yang timbul setelah perceraian PNS terjadi Anda menafkahi mantan istri hapus terhitung saat mantan istri kawin lagi. Dengan kata lain, selama mantan istri Anda itu belum kawin lagi, kewajiban Anda untuk memberikan nafkah tetap ada.

Namun dalam praktiknya, keputusan apakah Anda berkewajiban menafkahi mantan istri Anda itu sampai masa idah atau sampai mantan istri Anda menikah lagi itu nantinya ada pada hakim saat perkara perceraian PNS ini diperiksa di pengadilan.

Contoh Putusan

Dalam sebuah persidangan pada tingkat pertama, hakim menghukum seorang mantan suami yang berstatus PNS untuk memberikan nafkah sepertiga gajinya sampai mantan istrinya itu kawin lagi.

Kemudian, hakim pada tingkat banding disebutkan ketentuan pemberian sepertiga gaji PNS itu bukanlah merupakan hukum acara pengadilan agama, melainkan murni administrasi sebagai PNS, sehingga tergugat rekonvensi (mantan suami) hanya membayar nafkah idah saja.

Lebih lanjut, pada tingkat kasasi Hakim Agung melalui Putusan MA No. 819 K/Ag/2017 juga berpandangan sama dengan Pengadilan Tinggi sebelumnya, bawa aturan pembagian gaji itu bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan karena termasuk peraturan disiplin dalam membina korps pegawai negeri, sehingga akhirnya diputuskan bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan istrinya itu hanyalah sampai masa idah saja.