Dijawab tanggal 2023-11-27 08:39:36+07

Terima kasih atas kepercayaan Saudara kepada kepada halo JPN. Adapun jawaban Kami atas pertanyaan Saudara adalah sebagai berikut: 

Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI bagi yang beragama Islam. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan diatur sebagai berikut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b PP 9/1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Jika Perceraian Tidak Dilakukan Melalui Pengadilan, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik menurut hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP 9/1975 maupun menurut hukum Islam, perceraian itu hanya sah apabila melalui proses sidang di pengadilan. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika perceraian tanpa sidang pengadilan yang hanya dilakukan dengan surat pernyataan cerai adalah tidak sah.

Demikian Kami sampaikan, apabila Saudara masih memiliki pertanyaan lain yang ingin disampaikan, Saudara dapat berkonsultasi secara langsung ke Pos Pelayanan Hukum Kami yang berada di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkalis secara gratis.