Dijawab tanggal 2022-06-23 14:26:03+07

1. Mengenai debt collector yang mengancam akan melakukan penyitaan, anda sebaiknya tidak gentar dengan ancaman seperti itu. Hal ini mengingat debt collector yang mendapat kuasa dari kreditur untuk menagih utang tidak boleh menyita paksa barang- barang milik debitur. Sebab, pada prinsipnya, penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. 
2. Perbuatan debt collector yang melakukan penyitaan atau mengambil secara paksa barang- barang milik debitur secara melawan hukum dapat dikategorikan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, maka dapat dikategorikan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: 

Pasal 362 KUHP                : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

 Pasal 365 ayat (1) KUHP : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” 

3.      Secara eksplisit tidak terdapat regulasi yang mengatur tentang kode etik penagihan debt collector, namun          terdapat ketentuan yang mengatur mengenai etika penagihan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran                Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia                Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu                sebagai berikut: Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika                         penagihan sebagai berikut:

 a.     menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto           diri yang bersangkutan;

 b.     penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang                 bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;

 c.     penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;

 d.     penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit; penagihan menggunakan                  sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu; 

e.      penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit; 

f.       penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat              Pemegang Kartu Kredit; dan 

g.      penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat           dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Untuk pelaporan perbuatan pidana bisa di kordinasikan dengan Pihak Kepolisian diwilayah hukum dimana tempat dan waktu kejadian terjadi.